TANJUNG PINANG – Badan Pusat Statistik mencatat terjadi
perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada 2013 dibanding
2012 meskipun APBD terus meningkat setiap tahunnya.
Kepala BPS Kepri Dumagar Hutauruk
mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mengumumkan, sepanjang
2013 perekonomian Kepri melambat dibandingkan tahun 2012. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kepri tahun 2013 tumbuh sebesar 6,13 persen, di bawah
tahun 2012 yang tumbuh lebih tinggi, yakni 6,82 persen. Terdapat delapan dari
sembilan sektor ekonomi terjadi perlambatan. Hanya satu sektor yang tumbuh
lebih tinggi, yaitu sektor bangunan tumbuh 11,45 persen di tahun 2013,
dibanding tahun 2012 yang tumbuh 10,12 persen.
"Begitu juga dengan PDRB tanpa Migas (minyak dan gas), laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 6,24 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,87 persen. Data ini masih hasil sementara sebelum diaudit dari koresponden perusahaan yang biasanya dilakukan bulan Maret," kata Dumagar, Kamis (6/2).
Sementara itu, perekonomian Kepri pada triwulan IV tahun 2013 (qtq) yang digambarkan PDRB atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan 2,15 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi sebesar 5,02 persen. Sedangkan menurut PDRB triwulan IV tahun 2013 dibanding dengan triwulan IV tahun 2012 (yoy) semua sektor mengalami pertumbuhan positif. PDRB total meningkat sebesar 5,02 persen.
Sektor ekonomi yang memiliki peranan terbesar sepanjang triwulan IV merupakan sektor industri pengolahan yaitu 47,46 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 20,30 persen dan hotel sebesar 8,71 persen. Secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut mempunyai andil sebesar 76,47 persen dalam PDRB.
Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, terjadi perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Paling besar didorong oleh pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto yakni sebesar 11,33 persen.
Dilanjutkannya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 sangat ditopang oleh pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba yang tumbuh 2,78 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Hal ini terkait fenomena semakin dekatnya dengan pemilu tahun 2014, sehingga banyak anggota calon legislatif yang melakukan kegiatan kampanye.
"Fenomena pemilu tahun ini membuat pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 sangat baik di pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba. Banyak caleg yang melakukan kegiatan kampanye," katanya.
"Begitu juga dengan PDRB tanpa Migas (minyak dan gas), laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 6,24 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,87 persen. Data ini masih hasil sementara sebelum diaudit dari koresponden perusahaan yang biasanya dilakukan bulan Maret," kata Dumagar, Kamis (6/2).
Sementara itu, perekonomian Kepri pada triwulan IV tahun 2013 (qtq) yang digambarkan PDRB atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan 2,15 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi sebesar 5,02 persen. Sedangkan menurut PDRB triwulan IV tahun 2013 dibanding dengan triwulan IV tahun 2012 (yoy) semua sektor mengalami pertumbuhan positif. PDRB total meningkat sebesar 5,02 persen.
Sektor ekonomi yang memiliki peranan terbesar sepanjang triwulan IV merupakan sektor industri pengolahan yaitu 47,46 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 20,30 persen dan hotel sebesar 8,71 persen. Secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut mempunyai andil sebesar 76,47 persen dalam PDRB.
Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, terjadi perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Paling besar didorong oleh pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto yakni sebesar 11,33 persen.
Dilanjutkannya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 sangat ditopang oleh pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba yang tumbuh 2,78 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Hal ini terkait fenomena semakin dekatnya dengan pemilu tahun 2014, sehingga banyak anggota calon legislatif yang melakukan kegiatan kampanye.
"Fenomena pemilu tahun ini membuat pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 sangat baik di pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba. Banyak caleg yang melakukan kegiatan kampanye," katanya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani
mengharapkan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 ini setelah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2014 diserahkan dan diharapkan dapat
mendorong percepatan ekonomi daerah.
Penyerahan DAP disejalankan dengan
Penandatangan MOU terkait pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi kepri
dengan BPKP serta peluncuran Besaran Dana Program Pengentasan Kemiskinan kepada
bupati dan walikota se-Kepri.
"Tahun ini juga tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2015, maka kebijakan pembangunan yang telah dilakukan dalam lima tahun ini diarahkan untuk mewujudkan visi-misi Provinsi Kepri yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2015, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan," katanya.
Untuk mewujudkannya, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan setiap tahun berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).
Prioritas pembangunan daerah pada 2014 diantaranya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta industri pengolahan dan pariwisata.
Selain itu juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pusat pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan juga pemanfaatan potensi pulau terdepan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
Gubernur mengharapkan penyerahan DPA dapat mendorong percepatan ekonomi daerah. DPA-SKPD merupakan bagian dari APBD mempunyai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Iwan Robert Loriaux dalam laporannya mengatakan, APBD Kepri Tahun 2014 sebesar 3,495 triliun rupiah terdiri dari komponen Pendapatan sebesar 2,970 triliun rupiah, Belanja 3,460 triliun rupiah, dan Pembiayaan Netto 489,32 miliar rupiah. (gus).
"Tahun ini juga tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2015, maka kebijakan pembangunan yang telah dilakukan dalam lima tahun ini diarahkan untuk mewujudkan visi-misi Provinsi Kepri yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2015, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan," katanya.
Untuk mewujudkannya, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan setiap tahun berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).
Prioritas pembangunan daerah pada 2014 diantaranya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta industri pengolahan dan pariwisata.
Selain itu juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pusat pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan juga pemanfaatan potensi pulau terdepan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
Gubernur mengharapkan penyerahan DPA dapat mendorong percepatan ekonomi daerah. DPA-SKPD merupakan bagian dari APBD mempunyai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Iwan Robert Loriaux dalam laporannya mengatakan, APBD Kepri Tahun 2014 sebesar 3,495 triliun rupiah terdiri dari komponen Pendapatan sebesar 2,970 triliun rupiah, Belanja 3,460 triliun rupiah, dan Pembiayaan Netto 489,32 miliar rupiah. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar