Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, skandal BLBI yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Megawati mendesak untuk segera dituntaskan, sebab bunga yang harus dibayarkan negara setiap tahunnya sangat membebani anggaran. Padahal dana tersebut mestinya bisa digunakan untuk berbagai program pemberdayaan rakyat.
Meski agak sulit bagi pemerintah saat ini untuk
menyelesaikanya namun harus ada langkah kongkrit untuk menuntaskanya.
“Content politik skandal BLBI sangat besar sehingga
untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap harus ada kesepakatan antara
Pemerintah dengan DPR RI,” katanya, kepada Koran Jakarta, Selasa (25/9).
Penghentian pembayaran bunga obligasi rekap, kata
dia berarti pemerintah harus meninjau kembali aturan yang dikeluarkan masa lalu
yang menjadi penyebab lahirnya kebijakan BLBI tersebut. Aturan itu bisa saja di
evaluasi sepertihalnya pemerintah me-renegosiasi kontrak tambang karena
perjanjian sebelumnya merugikan negara, dan hal itu juga banyak dilakukan
negara lain. Pemerintah tidak perlu kuatir dampak dari negosiasi ulang tersebut
karena tidak akan berdampak signifikan terhadap ilim investasi nasional.
Untuk mendorong pemerintah agar segera menuntaskan
kasus BLBI tersebut, kata Hendri maka Publik seperti intelektual, mahasiswa dan
kelompok masyarakat lainnya harus bersikap kritis dan mendorong pemerintah
untuk mengambil langkah tegas terkait skandal keuangan yang luar biasa
tersebut.
“Publik sudah saatnya memberi tekanan pada pemerintah
untuk segera menuntaskan kasus obligasi rekap atau BLBI yang menyebabkan
anggaran negara terbebani setiap tahunnya,” katanya. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar