Jumat, 14 Februari 2014

Penyelesaian Skandal BLBI Mendesak


Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, skandal BLBI yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Megawati mendesak untuk segera dituntaskan, sebab bunga yang harus dibayarkan negara setiap tahunnya sangat membebani anggaran. Padahal dana tersebut mestinya bisa digunakan untuk berbagai program pemberdayaan rakyat. 
 
Meski agak sulit bagi pemerintah saat ini untuk menyelesaikanya namun harus ada langkah kongkrit untuk menuntaskanya.

“Content politik skandal BLBI sangat besar sehingga untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap harus ada kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI,” katanya, kepada Koran Jakarta, Selasa (25/9).
Penghentian pembayaran bunga obligasi rekap, kata dia berarti pemerintah harus meninjau kembali aturan yang dikeluarkan masa lalu yang menjadi penyebab lahirnya kebijakan BLBI tersebut. Aturan itu bisa saja di evaluasi sepertihalnya pemerintah me-renegosiasi kontrak tambang karena perjanjian sebelumnya merugikan negara, dan hal itu juga banyak dilakukan negara lain. Pemerintah tidak perlu kuatir dampak dari negosiasi ulang tersebut karena tidak akan berdampak signifikan terhadap ilim investasi nasional.

Untuk mendorong pemerintah agar segera menuntaskan kasus BLBI tersebut, kata Hendri maka Publik seperti intelektual, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya harus bersikap kritis dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas terkait skandal keuangan yang luar biasa tersebut.
“Publik sudah saatnya memberi tekanan pada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus obligasi rekap atau BLBI yang menyebabkan anggaran negara terbebani setiap tahunnya,” katanya. (gus).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar