Optimalisasi Potensi Perikanan Kepri

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepri

Produksi 2009 (Ton)	225.469
Produksi 2008 (Ton)	225.439
Produksi 2007 (Ton)	193.556
Produksi 2006 (Ton)	164.493

sumber Data:
Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2009
Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta 2010

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagian besar atau 96 persen adalah laut yang memiliki potensi perikanan ditaksir satu juga ton pertahun, namun belum separuhnya dimanfaatkan. Oleh karenanya butuh rencana strategis untuk membangun industri perikanan yang komprehensif sebab industri itu diyakini menjadi tumpuan masa depan Kepri.

Ketua Komisi IV DPR-RI Romahurmuziy saat berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengoptimalkan industri perikanan di daerah itu mengingat potensinya yang sangat besar. Untuk itu, DPR RI telah menyetujui anggaran senilai 71 miliar rupiah dalam APBN 2013 yang dimaksudkan untuk menunjang pembangunan pelabuhan perikanan, serta pembuatan kapal tangkap nelayan dengan bobot 30 gross ton ke atas.

"Dengan potensi perikanan tangkap Provinsi Kepri yang melimpah ini mestinya bisa dieksploitasi lebih tinggi lagi. Selain itu, sektor perikanan budidaya juga bisa dikembangkan dengan membina sejumlah nelayan di pesisir," katanya.

Dengan dibangunya infrastruktur seperti pelabuhan perikanan maka diharapkan aktivitas perdagangan ikan di Kepri bisa berlangsung dengan cepat sehingga hasil produksi nelayan bisa dengan cepat pula dijual ke konsumen.
Gubernur Kepri, H.M Sani menjelaskan, Pemerintah Daerah sangat fokus membangun infrastruktur utamanya untuk mendukung industri perikanan, hanya saja keterbatasan dana menyebabkan tidak seluruh infrastruktur dibangun dalam waktu cepat. Dalam dua hingga tiga tahun kedepan, Pemerintah akan membangun tiga pelabuhan perikanan di daerah Antang, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian di Parit Rampak, Kabupaten Karimun dan di Selat Rampa, Kabupaten Natuna. Ketiga tempat tersebut selama ini merupakan sentra perikanan tangkap dan budidaya sehingga diperlukan pelabuhan khusus perikanan untuk menunjang industri perikanan di daerah itu. Pembangunan pelabuhan perikanan juga dimaksud untuk tempat berlabuh kapal-kapal penangkap ikan termasuk kapal asing yang mendapat ijin dari pemerintah pusat dan daerah.
Selain membangun infrastruktur, Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan permodalan pada nelayan atau masyarakat pesisir seperti bantuan kapal atau modal untuk mencari ikan. Bantuan itu diperlukan nelayan atau masyarakat pesisir karena sebagian besar perekonomiannya berada dalam kondisi memprihatinkan. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dari Kepri sehingga potensi perikanan yang besar dimiliki daerah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Potensi perikanan tangkap Kepri diperkirakan mencapai satu juta ton pertahun dan belum separuhnya dimanfaatkan atau baru sekitar 360 ribu ton per tahun. Kecilnya pemanfaatan potensi tersebut dikarenakan sebagian besar nelayan Kepri merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan dengan peralatan dan teknologi seadanya. Selain itu, industri perikanan di Kepri belum dibangun secara terpadu.
Sani mengatakan, baru beberapa tahun ini saja, Pemerintah Daerah telah memiliki rencana strategis untuk membangun industri perikanan tangkap secara terpadu yang akan dikembangkan di empat lokasi yakni di Natuna, Tarempa, Lingga, dan Karimun.
Industri perikanan tangkap terpadu yang dimaksud adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tangkap. Beberapa hal yang menjadi bagian di dalamnya antara lain pelabuhan perikanan, industri pengolahan ikan, dan stasiun penyuplai bahan bakar minyak.
Untuk memulai rencana itu dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan itu tidak mudah mendapatkannya. Pasalnya, industri perikanan di Kepri baru menyumbang 5 persen terhadap kas negara, jauh tertinggal jika dibanding industri elektronik atau manufaktur yang banyak tersebar di Batam, Bintan dan Karimun. Meski demikian, rencana tersebut harus dimulai walaupun dengan anggaran terbatas.
Rencana awal, akan dibangun pusat perikanan terpadu di Teluk Lambut Desa Air
Bini, Siantan Selatan, Kabupaten Anambas. Pusat perikanan terpadu yang akan dibangun terdapat fasilitas seperti pelabuhan perikanan, pelabuhan pengawasan dan infrastruktur perikanan lainnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepualauan Anambas Zukhrin mengatakan, Pemerintah Daerah telah menetapkan daerah Siantan Selatan sebagai salah satu pusat perikanan terpadu. Untuk itu akan dibangun sejumlah infrastruktur secara bertahap.
"Pembangunan pusat perikanan terpadu itu membutuhkan proses, tidak bisa kita bangun sekaligus. Tapi secara bertahap dilaksanakan pembangunannya. Pelabuhan sudah kita benahi, selanjutnya akan dibangun fasilitas-fasilitas lain sebagai persyaratan Teluk Lambut
dijadikan pusat perikanan terpadu,"katanya.
Pengamat Industri Perikanan Kepri, Romi Novriadi mengatakan meski memiliki potensi yang cukup besar, namun Pemerintah belum sepenuh hati membangun industri perikanan nasional terutama di Kepri. Kepri memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup melimpah dengan luas wilayah sekitar 252.601 kilometer persegi dimana sekitar 96 persen luas wilayah tersebut adalah lautan. Lalu didukung kondisi geografis Kepulauan Riau yang dekat dengan pasar Internasional dan memiliki akses yang cukup luas di pasar nasional. Dan untuk peluang tingkat nasional, Kebutuhan konsumsi ikan secara nasional saja mencapai 7,24 juta ton per tahun, dengan asumsi tingkat konsumsi ikan 30,47 kilogram per kapita per tahun dan tingkat kebutuhan konsumsi ikan itu masih belum dapat dipenuhi terbukti dengan Data UN-Comtrade (2011) yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan nilai impor ikan dan produk perikanan Indonesia tahun 2010 meningkat tajam sebanyak 31,13 persen dibandingkan 2009.

Dengan terbukanya potensi dan peluang tersebut sebenarnya sudah cukup bagi Pemerintah Daerah untuk segera membangun industri akuakultur. Dan untuk dapat mencapai jumlah produksi yang signifikan, teknik Integrasi Akuakultur dapat diterapkan di Kepulauan Riau baik di daratan maupun lautan.

Dikatakan, secara prinsip sistem Integrasi akuakultur mengkombinasikan dua atau tiga komoditas budidaya, dimana limbah nutrisi atau pakan dari hewan tingkat tinggi dikonsumsi oleh hewan tingkat rendah untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Kombinasi integrasi akuakultur itu dapat dilakukan dengan menggabungkan budidaya hewan ternak dengan ikan yang berada pada rantai makanan paling rendah seperti ikan nila dan ikan mas dimana ikan nila dan ikan mas cukup fleksibel dalam sistem konsumsi atau mengkombinasikan budidaya ikan laut, seperti kakap putih dan ikan Kerapu dengan rumput laut dan kekerangan yang selain dapat mengkonsumsi limbah nutrisi pakan ikan budidaya, rumput laut dan kekerangan juga dapat menyerap limbah daratan untuk meningkatkan laju pertumbuhan. (gus).